Pertumbuhan Ekonomi India Anjlok Lagi
New Delhi – Data resmi Pemerintah India menyebutkan pertumbuhan ekonomi tercatat 5,7 persen pada periode April-Juni 2017. Angka ini menunjukkan penurunan tajam dibandingkan 7,1 persen yang dicapai pada periode yang sama tahun lalu.
Angka tersebut juga merupakan rekor terendah dalam tiga tahun belakangan. Walhasil, perlambatan ekonomi yang dialami India membuat Negeri Anak Benua tak lagi menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di dunia.
Perlambatan ekonomi India salah satunya disebabkan karena reformasi besar yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi. Seperti dikutip dari CNN Money, Jumat (1/9), Modi menarik hingga 86 persen uang yang beredar di negaranya tahun lalu. Modi juga memperkenalkan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa.
“Ada pukulan besar terhadap pertumbuhan yang disebabkan perubahan yang bersifat disruptif. Awalnya ada penarikan uang kertas, lalu sekarang dampak PPN mulai memukul dan tampaknya akan bertahan selama beberapa kuartal,” ungkap kepala riset Asia Selatan di Standard Chartered, Anubhuti Sahay.
Masih menurutnya, penerapan PPN rupanya telah menandai perubahan signifikan pada sistem perpajakan di sana. Adapun pajak ini menggantikan jaringan tarif lokal yang rumit dengan menyatukan 29 negara bagian di India menjadi pasar tunggal untuk pertama kalinya.
Kebijakan yang tadinya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut pun meleset. Meski demikian, sejumlah ekonom melihat hal ini terjadi karena kalangan usaha masih beradaptasi dengan sistem baru dan banyaknya orang yang masuk ke sistem perpajakan.
Sebelumnya, penarikan uang kertas juga sudah memicu perlambatan ekonomi di India menjadi 6,1 persen pada kuartal I tahun ini. Bahkan pada akhir kuartal di 2016, pertumbuhan ekonomi di India sudah di posisi 7 persen. Saat itulah Modi menerapkan penarikan seluruh uang kertas pecahan besar, yakni 500 dan 1.000 rupee dari pasaran pada November 2016 lalu.
Penarikan tersebut rupanya telah memicu kekacauan. Sebab, warga India harus antre untuk menukarkan uang mereka sehingga kegiatan ekonomi India sempat stagnan. Tak heran bila pakar kemudian mendesak Pemerintah untuk segera menunjukkan dampak demonetisasi tersebut.
“Dampak negatif demonetisasi akan berlangsung lama untuk tahun depan, atau bahkan lebih lama,” ujar Kepala Bagian India International Growth Center, Pronab Sen.
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
