PLN Akan Mencaplok Tambang Batubara
Jakarta – Demi mengamankan pasokan batubara, PT PLN (Persero), BUMN yang bergerak di sektor kelistrikan, berencana mengakuisisi perusahaan tambang batubara. Menurut Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, rencana PLN mencaplok tambang batubara ini sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah. “PLN sudah diberi lampu hijau oleh pemerintah, silakan kalau mau akuisisi tambang,” kata Iwan saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Seperti diketahui. pada Januari 2016 silam, PT PLN (persero) mengajukan permohonan kuota batubara untuk pembangkit listrik mencapai 81 juta ton. Volume tersebut meningkat 14,73% dari realisasi penyerapan batubara 2015 sebanyak 70,6 juta ton. Kebutuhan 81 juta ton batubara itu, untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN dan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).
Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh pemakai batubara, tahun 2017 ditetapkan sebesar 107.919.939 ton. Perhitungan itu, didasarkan atas rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara yang disampaikan oleh pemakai batubara.
Untuk diketahui, perkiraaan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh pemakai batubara tahun 2017 diantaranya;
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah beroperasi milik PLN sebesar 66.889.000 atau 61,98 persen dengan 3.800-7.000 KKAL/KG
- PLTU yang sudah beroperasi IPP sebesar 16.483.000 (15,27%) dengan 3.800-5.900 KKAL/KG
- Program PLTU 35 GW sebesar 2.422.000 (2,24%) dengan 3.200-5.900
- PLTU sewa sebesar 601.000 (0,56%) dengan 4.000-4.500 KKAL/KG
- PLTU untuk operasional Badan Usaha Pertambangan Mineral/Batubara sebesar 1.879.862 (1,74%) dengan 4.100-6.727 KKAL/KG.
Nah, dengan kebutuhan yang besar itu, kekhawatiran PLN bahwa tak terpenuhinya kebutuhan batubara PLN untuk tahun 2017 ini, seperti diungkapkan Iwan, karena sebagian besar produksi batubara Indonesia diekspor, padahal kebutuhan untuk kelistrikan di dalam negeri makin meningkat. Harga batubara di pasar pun naik turun, di luar kendali PLN.
Sebagian Besar dari Pembangkit Batubara
Karena itu, jika PLN tak menguasai hulu sampai hilir, mulai dari tambang batubara sampai PLTU, bisa-bisa PLTU yang dioperasikan PLN kekurangan suplai batubara. Padahal, menurut Iwan, hampir 60% listrik yang diproduksi PLN berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara, itulah sebabnya jaminan pasokan amat penting.
“Kalau kami hanya mengandalkan batubara di pasar, harganya naik turun. 55% pasokan listrik sekarang dari pembangkit batubara. Harga di luar kendali PLN. Jadi PLN berupaya secara jangka panjang pasokan bisa kita amankan,” ujarnya.
Untuk itulah, PLN ingin menguasai sendiri tambang-tambang batubara untuk paling sedikit 20% dari kebutuhan. Dengan kebutuhan sebanyak 80 juta ton batubara per tahun, maka PLN perlu mencaplok sejumlah tambang hingga total produksinya 16 juta ton per tahun.
Rencananya, PLN nantinya membangun PLTU mulut tambang di tambang-tambang batu bara yang dikuasainya. Berdasarkan peraturan dari pemerintah, pemilik PLTU mulut tambang memang harus memiliki saham sekurang-kurangnya 10% di perusahaan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) setempat.
Penguasaan sumber-sumber batubara, juga membuat PLN bisa mendapatkan bahan bakar dengan harga lebih efisien. Bila biaya bahan bakar turun, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik pun lebih rendah, tarif listrik PLN ke masyarakat bisa jadi lebih murah.
Saat ini, PLN sedang melihat-lihat dulu, tambang batubara mana saja yang cocok untuk PLTU mulut tambang dan perlu dikuasai. Kalau cocok, PLN segera akuisisi perusahaan yang memegang IUP tambang batu bara tersebut. “Diharapkan tahun ini sudah ada progres. Kami belum tentukan target secara pasti, tapi kami jajaki (akuisisi perusahaan tambang) banyak yang senang. Saya belum bisa sebutkan perusahaan mana saja karena belum deal,” tuturnya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
