PLN dan Program Energi Terbarukan Mendapat Pinjaman US$1,1 Miliar dari ADB
Jakarta – Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui dua pinjaman mencapai US$1,1 miliar untuk memperkuat dan mendiversifikasi sektor energi di Indonesia.
Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, menyebutkan kedua pinjaman tersebut adalah berbasis kebijakan senilai US$500 juta termasuk US$100 juta dari Dana Infrastruktur ASEAN atau AIF untuk program energi berkelanjutan dan inklusif. Pinjaman kedua adalah berbasis hasil senilai US$600 juta bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang dijamin oleh pemerintah, untuk meningkatkan akses ke layanan energi berkelanjutan dan modern di kawasan timur Indonesia.
“Meningkatkan akses ke sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan adalah prasarat agar pemerintah dapat memenuhi aspirasi pertumbuhan ekonominya,” kata Winfried.
Ia menyebutkan, kedua pinjaman yang disetujui ini masing-masing untuk memperbaiki iklim kebijakan yang memungkinkan peningkatkan investasi publik dan swasta di sektor energi Indonesia. Selain itu untuk mendukung dan membangun jaringan distribusi listrik di Indonesia Timur.
Sektor energi Indonesia menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan dan berdampak panjang di sepanjang rantai nilainya, mulai dari pasokan energi primer hingga distribusi kelistrikan. Hal ini menyebabkan sekitar 23 juta penduduk Indonesia kekurangan akses listrik. Subsidi energi selama bertahun-tahun mengakibatkan kurangnya investasi di sektor ini.
Disebutkan, Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dalam mengembangkan sumber daya energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan biomassa. Keadaan tersebut menyebabkan industri kelistrikan bergantung pada batubara, yang mengambil porsi lebih dari 50% pembangkit energi pada 2016.
Melalui dukungan berbasis kebijakan SIEP, pemerintah akan meneruskan berbagai reformasi guna meningkatkan keberlanjutan fiskal, seperti semakin merasionalisasi tarif, menjalankan kebijakan untuk mendorong investasi listrik dan gas swasta, serta mendukung peningkatan skala energi terbarukan dan langkah-langkah efisiensi energi.
Selain itu, hibah bantuan teknis yang menyertai pinjaman ini akan mendukung ekspansi program efisiensi energi melalui berbagai cara, seperti peluncuran standar kinerja minimum untuk efisiensi, program pelabelan dan pengujian peralatan rumah tangga, serta investasi sektor swasta di proyek-proyek efisiensi energi.
Sementara itu, pinjaman senilai US$600 juta bagi PLN adalah bagian dari serangkaian program investasi untuk meningkatkan akses penduduk Indonesia ke layanan energi berkelanjutan dan modern, dengan fokus pada pembangunan kawasan timur Indonesia sebagai simpul pertumbuhan yang baru.
Sebagai bagian dari proyek ini, sistem distribusi kelistrikan akan diperkuat untuk membantu delapan provinsi di Nusa Tenggara dan Sulawesi dalam mendorong kegiatan usaha yang bergantung pada pasokan energi yang stabil, seperti pertanian, perikanan, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata. (Fitriya – Ipotnews)
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
