Porsi Swasta Membangun Pembangkit Listrik Minta Ditambah
Jakarta – Agar proyek listrik 35.000 megawatt bisa beroperasi tepat waktu, pemerintah diminta untuk menambah porsi pengembang swasta dalam pembangunan pembangkit listrik. Dengan begitu, selain bisa beroperasi tepat waktu, juga meminimalisir beban risiko PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Saat ini, dominasi pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dalam pembangunan megaroyek itu sebesar 25.000 MW. Sedangkan porsi PLN mencapai 10.000 MW.
Berdasarkan data PLN, pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW membutuhkan biaya Rp1.200 triliun, dimana porsi swasta mencapai Rp615 triliun dan PLN Rp585 triliun yang terdiri dari Rp200 triliun untuk pembangkit dan Rp385 triliun untuk transmisi. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 15.000 MW, akan selesai pada 2019 dan sisanya akan diselesaikan hingga 2025.
Agar tepat waktu dan mengurangi pengeluaran uang negara, menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APSLI) Ali Herman Ibrahim, pemerintah perlu mengurangi porsi PLN dan mengalihkannya ke swasta.
“Pemerintah perlu memberikan ketegasan soal ini. Jika PLN tidak mampu, kita [pengembang swasta] siap untuk membangun,” kata Ali, Senin (2/10/2017).
Pengembang swasta, menurut Ali, bisa lebih cepat dalam membangun karena tidak terbentur dengan birokrasi yang panjang, seperti yang dialami PLN. “Selain itu, pengembang juga bisa lebih mudah mendapatkan pendanaan yang lebih cepat,” ujar Ali.
Surat Sri Mulyani
Permintaanswasta itu, rpanya dipicu dari kekhawatiran publik terhadap kinerja PLN itu sendiri. Seperti tercermin dari surat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat bocor, tentang risiko fiscal PLN terhadap pembiayaan 35.000 megawatt. Menurut Anggota DPR RI Rofi Munawar menanggapi surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal itu merupakan langkah early warning system terhadap kinerja BUMN plat merah tersebut.
“Dengan surat tersebut sebenarnya semakin menegaskan kekhawatiran publik selama ini terhadap kinerja PLN sebagai tulang punggung dalam program 35.000 MW. Bahwa program ambisius tersebut tidak berdasarkan perencanaan yang matang sehingga realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan,” kata Rofi beberapa waktu lalu, di Jakarta.
Di sisi lain, lanjut Rofi, situasi tersebut tidak diimbangi dengan kinerja keuangan yang memadai sehingga berpotensi memberikan kerugian terhadap negara. “Ada baiknya Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Ignasius Jonan maupun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno segera merespon kondisi tersebut dengan rumusan yang tepat terhadap kinerja PT PLN,” tuturnya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
