Kata Presiden dan Sri Mulyani Soal Permintaan APEKSI untuk Dana Kelurahan
Bantul – Presiden Joko Widodo saat ini tengah menggodok dana kelurahan. Hal ini dilakukan sebagai respons dari curahan hati para wali kota yang menemuinya kemarin lusa.
Seperti diketahui, para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu menyampaikan keinginannya mendapat anggaran seperti dana desa. “Pak, desa diberi dana desa kok kelurahan tidak diberi dana kelurahan,” ucap Jokowi menirukan permintaan dari para wali kota.
Jokowi, usai menghadiri acara peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Rabu (25/7), pun mengaku tengah mengkaji permintaan para wali kota.
“Ini juga masih dalam proses penggodokan dana kelurahan,” ujar Jokowi.
Baca Juga:
- Pertemuan Presiden Jokowi dan Wali Kota Se-Indonesia, Ini yang Dibicarakan
- Jokowi: Jangan Khawatir, Semua Negara Mengalami Tekanan Ekonomi
- Program Dana Desa Berhasil, Dari 20 Ribu Desa Tertinggal, Tinggal 5 Ribu Saja
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany mengatakan para wali kota menyampaikan permohonan agar tatanan pemerintah kota, yakni kelurahan juga diberi dana seperti Dana Desa. Sebab dengan adanya Dana Kelurahan, akan sangat membantu mengatasi problematika yang terjadi di perkotaan.
“Jadi pada intinya yang pertama adalah tentang dana kelurahan. Jadi selama ini dana desa sudah ada, tetapi dana kelurahan tidak ada. Padahal persoalan perkotaan juga kompleks baik itu kemacetan, kriminalitas dan lainnya. Bahkan kemiskinan,” ujar Wali Kota Tangerang Selatan itu.
Airin menambahkan, “Kalau tidak ditangani dengan baik, bahkan kriminalitas bisa tinggi. Sehingga kami meminta ke Bapak Presiden sebagai pembuat kebijakan bahwa bantuan keuangan tidak hanya untuk desa saja tapi untuk kelurahan,” katanya.
Terkait hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan hal tersebut perlu dipikirkan karena saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang itu.
“Kita tidak bisa serta merta memberikan dana itu, karena yang diatur dalam undang-undang hanya terkait Dana Desa,” tutur Pramono saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Gedung 3 Kemensetneg, Jakarta, Rabu (25/7).
Untuk itu, lanjut Seskab, diperlukan waktu sehingga pembagian untuk dana kelurahan yang akan diterima di area wali kota itu ada kepastian atau acuan hukum.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
