Menkeu Tinjau Kredit UMi di Pasar Besar Malang
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan peninjauan aktivitas pedagang di Pasar Besar Malang, Jawa Timur yang sebagian besar pedagang merupakan penerima pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Kepada pedagang di Pasar Besar Malang tersebut, Bekas Derektur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan tujuan pembiayaan UMi tersebut. Menurutnya, melalu UMi ini, Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembangunan dapat dinika langsung oleh masyarakat, misalnya infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat, listrik masuk ke desa.
“Khusus untuk UKM yang mayoritas pelakunya adalah Usaha Kecil dan Menengah, pemerintah ingin agar manfaat pembangunan langsung dinikmati masyarakat,” jelas Sri kepada para pedagang di Pasar Besar Malang, Jawa Timur seperti dikutip Fakta.news melalui situs resmi Kementerian Keuangan, Kamis (4/1).
Sri menambahkan, meskipun sudah tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR), terdapat kebutuhan dari masyarakat yang belum bisa mengakses fasilitas perbankan.
“KUR sudah mencapai Rp95 triliun. Untuk masyarakat Mikro, jumlahnya puluhan juta bagi masyarakat yang belum bisa mengakses fasilitas perbankan. Kita mendapatkan anggaran Rp1,5 triliun tahun 2017 untuk pilot project pembiyaan UMi untuk UMKM dengan pinjaman dibawah Rp10 juta. UMi sudah disalurkan dari Sabang sampai Merauke untuk menyalurkan dana kepada para pelaku usaha kecil misal jualan ayam, sandal, penjahit, es degan,” ujar Sri.
Dia berharap, dengan adanya akses pendanaan UMi ini, masyarakat mendapatkan modal kerja dengan biaya yang sangat rendah. Pada tahun anggaran 2018 alokasi pembiayaan UMi ditingkatkan menjadi Rp2,5 triliun.
“Pemerintah ingin masyarakat mendapatkan modal kerja agar masyarakat dapat menjalankan ekonomi dan mendapatkan rezeki yang baik. Dengan kerja keras dapat membantu membina dan eksekusi, yaitu koperasi dan modal ventura yang sudah mampu. Para pelaku usaha tersebut butuh pinjaman maksimal Rp10 juta. Dan petugas yang datang dengan HP (hand phone) menunjukkan dengan HP untuk mencicil. Kalau ada dana Rp1.5 triliun harus dipastikan semua ke rakyat. Di tahun 2018 pemerintah telah menambah menjadi Rp2,5 triliun,” paparnya.
Sri pun berpesan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan untuk membina koperasi yang berpotensi menjadi penyalur pembiayaan UMi tersebut.
“Saya sudah meminta Dirjen Perbendaharaan dan jajarannya agar koperasi yang belum mampu, bisa dibina dan menjadi penyalur. Nanti akan memiliki manfaat yang banyak kepada masyarakat dan bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sri juga mengaku, bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas UMi. Jika manfaatnya baik, maka di tahun 2019 pihaknya akan mengalokasikan kembali dengan jumlah yang lebih besar lagi.
“Evaluasinya akan kami lihat di pertengahan 2018. Kalau baik, di 2019 akan kita anggarkan yang lebih besar lagi agar manfaatnya lebih terasa,” terang Sri.
Sri juga berterimakasih kepada Bank Indonesia (BI) dan Juka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mendorong kegiatan ini. Dia juga berharap kepada Walikota Malang untuk dapat mendorong para pedagang tersebut.
“Saya berdoa semoga usaha Ultra Mikro dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terbantu dengan program ini,” kilahnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
