“Soal Cantrang, Kita Move On”
Pabrik surimi menyoroti kebijakan ini karena akan berpengaru terhadap usaha mereka?
Pabrik Surimi harus menghargai komitmen ini, mereka harus sudah mulai mempersiapkan difersivikasi usahanya, karena pemerintah betul-betul form untuk menjadikan Laut Sebagai Masa Depan Bangsa dengan keberlanjutan sebagai salah satu dasar utamanya.
Pengusaha yang tidak mau move on, itu tidak dan bukan pengusaha jaman now. Pengusaha jaman now adalah pengusaha yang peduli dan bekerja dalam keberlanjutan. Untuk apa? untuk keberlanjutan bisnisnya, keberlanjutan profitnya, keberlanjutan produksinya. Kalau pengusaha tidak mau move on, itu bukan pengusaha jaman now.
Nelayannya saja sudah mengerti, bahwa boleh melaut, tapi mempersiapkan diri untuk pengalihan alat tangkap. Yang sudah bisa berali sebulan ya sudah, yang belum bisa setengah tahun, ya setengah tahun kami kasih. Satu persatu by name by address tidak ada lagi jeneral, kami akan datang akan data satu persatu, akan kami arahkan, akan kami dampingi ke perbankan, kami akan buat tim Satgas pengalihan alat tangkap.
Siapa saja yang akan terlibat dalam satgas nanti?
Nanti tentunya pelaksanaannya adalah Dirjen Tangkap. Ada pengawasan dari Dirjen PSDKP. Satgas ini akan diketuai oleh pak Sjarief Widjaja atas arahan pak Presiden untuk segera menuju pengalihan alat tangkap cantrang. Jadi, saya tidak mau lagi dengan skeptisisme dari para jurnalis. Saya tau ada jurnalis yang pingin dapat order dari para pelaku usaha yang kena kebijakan pemerintah. Saya tidak mau lagi mendengar ada skeptisisme, pesimisme.
Bangsa Indonesia ini tidak akan maju kedepan kalau kita terus publik diedukasi dengan keapatisan, kepesimisan, itu tidak boleh, kita bangun kedepan. Media harus mediatif, media harus edukatif, media harus berpihak kepada kebenaran untuk publik, untuk negara. kalau tidak, negara tidak akan kemana-mana.
Pasca diberlakukan pelarangan cantrang per awal 2018 kemarin, banyak kalangan yang mengeluarkan pendapatnya melalui media seakan untuk menentang kebijakan KKP. Bagaimana tanggapan anda?
Misi Presiden Joko Widodo menjadikan Laut Masa Depan Bangsa, wajib untuk kita semua, termasuk pengusaha tidak boleh memprofokasi lagi atas nama nelayan. Negara harus maju. Politisi silahkan bersaing, bermain, mencari simpatik dari pada publik, silahkan. Tapi jangan main-main dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa ini. itu pesan saya.
Kita bis melihat bersama, apa yang ditulis dan apa yang dirilis dari istana, itulah yang benar adanya. Seperti yang disampaikan pak presiden di Istana kemarin, bahwa semua nelayan cantrang rakyat kita, nelayan tradisional rakyat kita, kita harus behati-hati, tidak boleh menimbulkan konflik dua ini, karena dari dulu sudah ada konflik.
Sejak kapan permasalahan ini timbul?
Persoalan ini sudah lama kayak troll dari tahun 1995. Baru kali ini di era pemerintahan sekarang baru jelas. Kali ini pak Jokowi jelas. Troll tidak ada, cantarang diberikan batas waktu sampai pengalihannya selesai. Itu salah satu kemajuan yang tidak boleh di setback oleh profokasi, oleh skeptisisme. Saya paling benci kalau ada skeptisisme. Kami ini kerja setengah mati, kerja, kerja, kerja, kerja. Tapi masih ada saja wartawan yang suka skeptic.
Apa yang ingin anda sampaikan kepada para nelayan agar mau beralih dari cantrang?
Saya minta kepada para nelayan untuk menghormati apa yang telah diputuskan di istana tersebut. Saya tidak mau ada kapal cantrang yang tidak punya ukuran, ukurannya mahdal tapi masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Yang perlu bantuan kredit perbankan datang ke KKP, yang kredit macet juga akan di bantu. Tapi semua harus berniat untuk beralih alat tangkap.
Jadi, kita mesti atur, dan kita perlu media sebagai mediato government, mediator public. Media mewakili suara rakyat, media mewakili juga suara pemerintah untuk menuju ke satu titik membangun stabilitas bangsa. Tanpa stabilitas kita tidak bisa membangu. Ini yang haru kita sadari semua.
Jadi saya pikir sudah jelas, bahwa program KKP ingin memberdayakan nelayan menuju keberlanjutan dan kesejahteraan. Kedaulatan, itu adalah tugas utama juga karena kelautan itu adalah kedaulatan.
Belum lama ini juga sempat terjadi polemik terkait kebijakan penenggelaman kapal? Bagaimana anda melihatnya?
Penenggelaman kapal yang saya lakukan itu adalah sebuah tugas negara, menjalankan amanah dari pada UU Perikanan kita Nomor 45 Tahun 2009. Penenggelaman kapal dari kapal-kapal asing pencuri ikan yang mencuri ikan di Indonesia itu diatur dalam UU tadi. Jadi itu semua bukan ide dari Susi Pudjiastuti sendiri, bukan ide Pak Jokowi, tetapi pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk kita bisa mengeksekusi UU Nomor 45 tahun 2009 agar pencurian ikan yang begitu masih di Indonesia bisa selesai.
Penenggelaman kapalnya itu pun hampir 90 % lebih adalah putusan pengadilan yang mengharuskan kapal-kapal ikan itu harus kita musnahkan karena kapal-kapal itu adalah bukti dan pelaku kejahatan.
Pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, dan makanan-minuman (mamin) dinilai sangat produktif dalam penyerapan tenaga kerja. Sebab, sektor ini mampu menyerap 60% tenaga kerja dari total angkatan ketenagakarjaan nasional dalam empat tahun terakhir. “Pada tahun 2015 jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,31%, sendangkan pada 2018 turun menjadi 6,45%,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dua pekan lalu.
Hanif menjelaskan, berdasarkan catatan Kemenaker, total jumlah penyerapan tenaga kerja baru di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak 2015-2018 mencapai 9,6 juta orang. Dimana pada sektor industri pengolahan menyerap 24,52%, retil besar, keci dan reparasi motor 11,1%, administrasi pemerintah/jaminan sosial 10,9%, konstruksi 10,88%, kegiatan jasa 7%, dan akomodasi-kuliner-rekreasi 4%.
Baca juga:
- Angka Kemiskinan Mampu Menembus Satu Digit
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
Meski angka pengangguran berada pada tren yang positif, namun Hanif mengakui bahwa capaian ini belum sepenuhnya dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, pengangguran di pedesaan masih mengalami peningkatan sekitar 0,03%. Hal ini disebabkan banyak angkatan kerja baru bekerja secara informal di sektor pertanian. Dimana pada musim panen berakhir, para angkatan kerja ini akan mengnggur lagi.
Namun demikian, Hanif mengaku optimis, karena dengan adanya program dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendes PDTT) yang didalamnya terdapat program padat karya, akan membuka peluang kesempatan kerja di pedesaan. “Jadi situasi naiknya pengangguran di desa menurut saya sifatnya tidak permanen,” imbuhnya kepada Ade Nyong dari Fakta.News.
Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, merupakan salah satu dari 9 poin agenda Nawacita. Hasilnya di era Presiden Jokowi, angka kemiskinan jadi satu digit. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggenjot Program Bantuan Sosial Pangan. Sebab, bantuan sosial dipercaya mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.
Hal ini bukan hanya basa basi belaka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2018 lalu, menunjukan angka kemiskinan di Indonesia turun drastris, bahkan telah menembus single digit, yakni 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang. “Alhamdulillah, kontribusi bantuan sosial, angka kemiskinan mampu menembus satu digit,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pekan lalu.
Baca juga:
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
- Pemekaran DOB Menunggu Putusan Presiden
Politisi Partai Golkar ini pun optimis, bahwa hingga akhir 2019, angka kemiskinan di Indonesia bisa turun hingga dibawah 9,5%. “Kalau kita tetap konsisten dan disiplin terhadap program-program yang ada di Kementerian Sosial, Insya’allah kami targetkan penurunan angka kemiskinan hingga akhir tahun 2019 nanti bisa turun menjadi 9,3 – 9,5%,” ungkapnya.
Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, pria kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini menjelaskan poin-poin apa saja yang menjadi bahan evaluasi dalam Program Bantuan Sosial Pangan sejauh ini. Berikut kutipannya.
Apa yang di evaluasi dari Kementerian Sosial bersama Dinsos seluhur Indonesia terkait penyaluran Bantuan Soasial Pangan ini?
Saya masih melihat dalam penyaluran BPNT, beberapa persoalan teknis di lapangan, harus diselesaikan di Tingkat Pusat. Baik oleh Kementerian Sosial maupun HIMBARA. Jadi rapat koordinasi ini merupakan forum untuk kita semua secara bersama-sama yang melibatkan HIMBARA, Bulog, serta Pemerintah Daerah yang khususnya Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi-evaluasi supaya program-program, terutama program transformasi dari Bantuan Beras Sejahtera atau Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa kita tuntaskan 100% pada awal tahun 2019.
Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah dari sektor ini pun terus meningkat. Bahkan, dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi kreatif berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Mulai dari pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta jasa-jasa dan industri pengolahan.
Baca juga:
- Upaya Lembaga Layanan Pemasaran-UMKM Wujudkan UMKM Naik Kelas
- Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
- Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Rampung Akhir 2019
Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sejak empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Sebut saja ditahun ditahun tahun 2017 lalu, PDB sektor ekonomi kreatif menembus Rp1.009 triliun. “Kami proyeksikan tahun 2018 dan 2019 growth-nya akan konsisten,” ungkap Wakil Kepala Bekraf, Ricky J. Pesik kepada Fakta.news.
Tak hanya berkontribusi pada PDB saja, menurut Ricky, sekrot ekonomi kreatif ini juga sangat berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. “Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif,” kata pria jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, Kamis pekan lalu di Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Jalan Erlangga II, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pria kelahirang 19 September ini berkenan membeberkan upaya Bekraf dalam mengembangkan sektor industri ekonomi kreatif dalam negeri. Berikut kutipan wawancaranya.
Bagaimana Anda melihat perkembangan dunia ekonomi kreatif saat ini dan seberapa besar potensi ekonomi kreatif di Indonesia?
Dari laporan terbaru kami, bahwa di 2017, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB itu sudah tembus Rp1.000 triliun, tepatnya Rp1.009 triliun di 2017. Jumlah tenaga kerja juga meningkat cukup signifikan. Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif. Lalu ekspor-nya sekarang sudah USD 1,5 miliar. Dan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, itu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Jadi sangat menjanjikan dan kami proyeksikan memang tahun 2018 dan 2019 itu growth-nya akan konsisten. Jadi akan semakin signifikan-lah kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional kita.
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
