“Soal Cantrang, Kita Move On”
Kenapa pelaku kejahatan?
Karena kapal-kapal ini mempunyai kewarganegaraan. Kapal bukan hanya sekedar alat bukti kejahatan, tapi kapal adalah pelaku kejahatan. Karena dia punya kewarganegaraan sama seperti kita. Jadi kewarganegaraan ini yang membawa kepada kapal itu bukan hanya sebagai barang bukti kejahatan, tapi juga dikategorikan pelaku kejahatan. Dan UU kita ini sangat bagus, sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing yang massif.
Jadi sekali lagi penenggelaman kapal itu bukan ide atau hobi Susi atau pemerintahan pak Jokowi, bukan. Pak Jokowi sebagai seorang presiden dengan visi maritimnya, ingin mengamankan sumber daya alam laut Indonesia, yaitu sektor perikanannya, untuk tetap bisa sebesar-besarnya memakmurkan rakyat Indonesia. terutama para nelayan.
Kebijakan penenggelaman kapal ini juga ada yang merasa keberatan?
Kalau ada yang berkeberatan atau ada yang merasa itu tidak pantas penenggelaman kapal dilakukan kepada kapal-kapal asing pencuri ikan yang tertangkap mencuri ikan tentunya harus membuat satu usulan. Usulan itu adalah ke presiden untuk memerintahan menterinya merubah UU perikanan tadi. Dimana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada. Nah menteri nanti mengajukan kepada Badan Legislasi DPR untuk memulai merancang UU baru melakukan perubahan sehingga pasal tadi tidak ada.
Sejauh ini, berapa jumlah kapal yang sudah ditenggelamkan oleh KKP?
Penenggelaman kapal yang selama ini kami lakukan sejumlah 363 kapal dalam tiga tahun ini. 90 % lebih adalah hasil keputusan pengadilan. Kami hanya mengeksekusi putusan pengadilan bahwa pemusnahan kapal dengan penenggelaman.
Ada yang mengatakan bahwa penenggelaman kapal itu atas keputusan anda sebagai Sebagai Menteri KKP?
Memang benar ada keputusan dan ide yang dibuat oleh Susi dan Presiden. Dalam hal ini atas persetujuan presiden yaitu, penenggelaman itu di media kan atau di publis untuk mendapatkan deterrent effect. Nah, itu memang keputusan dari pak presiden dan juga saya yang melaksanakan.
Jadi tidak ada lagi polemik penenggelaman. Itu juga sudah di jawab oleh presiden. Itu semua penegakan hukum. Kalau ada yang masih bertanya berhenti atau tidak, ya masa penegakan hukum kok berhenti. Tidak boleh berhenti.
Selain menenggelamkan, apakah ada cara lain?
Penegakan hukum itu banyak cara. Itu hakim yang memutuskan. Kalau misalkan KKP atau PSDKP menenggelamkan di laut, ya kalau melawan di tengah laut ya harus di tembak di tengah laut, di tenggelamkan. Dan itu diperbolehkan dalam UU. Tapi kita tidak begitu. Hampir semuanya masuk ke pengadilan, diproses di pengadilan, diputus dipengadilan, semua hakim yang memutuskan.
Baik itu pemusnaha, penenggelaman, di kandaskan banyak cara. Tapi yang namanya penegakkan hukum tidak bisa dihentikan di sebuah negara yang ingin menjaga stabilitas, apalagi ingin menjaga sumberdaya alam. Penegakan hukum harus jalan terus.**
ONG
Pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, dan makanan-minuman (mamin) dinilai sangat produktif dalam penyerapan tenaga kerja. Sebab, sektor ini mampu menyerap 60% tenaga kerja dari total angkatan ketenagakarjaan nasional dalam empat tahun terakhir. “Pada tahun 2015 jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,31%, sendangkan pada 2018 turun menjadi 6,45%,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dua pekan lalu.
Hanif menjelaskan, berdasarkan catatan Kemenaker, total jumlah penyerapan tenaga kerja baru di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak 2015-2018 mencapai 9,6 juta orang. Dimana pada sektor industri pengolahan menyerap 24,52%, retil besar, keci dan reparasi motor 11,1%, administrasi pemerintah/jaminan sosial 10,9%, konstruksi 10,88%, kegiatan jasa 7%, dan akomodasi-kuliner-rekreasi 4%.
Baca juga:
- Angka Kemiskinan Mampu Menembus Satu Digit
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
Meski angka pengangguran berada pada tren yang positif, namun Hanif mengakui bahwa capaian ini belum sepenuhnya dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, pengangguran di pedesaan masih mengalami peningkatan sekitar 0,03%. Hal ini disebabkan banyak angkatan kerja baru bekerja secara informal di sektor pertanian. Dimana pada musim panen berakhir, para angkatan kerja ini akan mengnggur lagi.
Namun demikian, Hanif mengaku optimis, karena dengan adanya program dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendes PDTT) yang didalamnya terdapat program padat karya, akan membuka peluang kesempatan kerja di pedesaan. “Jadi situasi naiknya pengangguran di desa menurut saya sifatnya tidak permanen,” imbuhnya kepada Ade Nyong dari Fakta.News.
Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, merupakan salah satu dari 9 poin agenda Nawacita. Hasilnya di era Presiden Jokowi, angka kemiskinan jadi satu digit. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggenjot Program Bantuan Sosial Pangan. Sebab, bantuan sosial dipercaya mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.
Hal ini bukan hanya basa basi belaka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2018 lalu, menunjukan angka kemiskinan di Indonesia turun drastris, bahkan telah menembus single digit, yakni 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang. “Alhamdulillah, kontribusi bantuan sosial, angka kemiskinan mampu menembus satu digit,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pekan lalu.
Baca juga:
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
- Pemekaran DOB Menunggu Putusan Presiden
Politisi Partai Golkar ini pun optimis, bahwa hingga akhir 2019, angka kemiskinan di Indonesia bisa turun hingga dibawah 9,5%. “Kalau kita tetap konsisten dan disiplin terhadap program-program yang ada di Kementerian Sosial, Insya’allah kami targetkan penurunan angka kemiskinan hingga akhir tahun 2019 nanti bisa turun menjadi 9,3 – 9,5%,” ungkapnya.
Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, pria kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini menjelaskan poin-poin apa saja yang menjadi bahan evaluasi dalam Program Bantuan Sosial Pangan sejauh ini. Berikut kutipannya.
Apa yang di evaluasi dari Kementerian Sosial bersama Dinsos seluhur Indonesia terkait penyaluran Bantuan Soasial Pangan ini?
Saya masih melihat dalam penyaluran BPNT, beberapa persoalan teknis di lapangan, harus diselesaikan di Tingkat Pusat. Baik oleh Kementerian Sosial maupun HIMBARA. Jadi rapat koordinasi ini merupakan forum untuk kita semua secara bersama-sama yang melibatkan HIMBARA, Bulog, serta Pemerintah Daerah yang khususnya Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi-evaluasi supaya program-program, terutama program transformasi dari Bantuan Beras Sejahtera atau Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa kita tuntaskan 100% pada awal tahun 2019.
Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah dari sektor ini pun terus meningkat. Bahkan, dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi kreatif berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Mulai dari pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta jasa-jasa dan industri pengolahan.
Baca juga:
- Upaya Lembaga Layanan Pemasaran-UMKM Wujudkan UMKM Naik Kelas
- Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
- Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Rampung Akhir 2019
Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sejak empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Sebut saja ditahun ditahun tahun 2017 lalu, PDB sektor ekonomi kreatif menembus Rp1.009 triliun. “Kami proyeksikan tahun 2018 dan 2019 growth-nya akan konsisten,” ungkap Wakil Kepala Bekraf, Ricky J. Pesik kepada Fakta.news.
Tak hanya berkontribusi pada PDB saja, menurut Ricky, sekrot ekonomi kreatif ini juga sangat berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. “Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif,” kata pria jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, Kamis pekan lalu di Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Jalan Erlangga II, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pria kelahirang 19 September ini berkenan membeberkan upaya Bekraf dalam mengembangkan sektor industri ekonomi kreatif dalam negeri. Berikut kutipan wawancaranya.
Bagaimana Anda melihat perkembangan dunia ekonomi kreatif saat ini dan seberapa besar potensi ekonomi kreatif di Indonesia?
Dari laporan terbaru kami, bahwa di 2017, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB itu sudah tembus Rp1.000 triliun, tepatnya Rp1.009 triliun di 2017. Jumlah tenaga kerja juga meningkat cukup signifikan. Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif. Lalu ekspor-nya sekarang sudah USD 1,5 miliar. Dan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, itu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Jadi sangat menjanjikan dan kami proyeksikan memang tahun 2018 dan 2019 itu growth-nya akan konsisten. Jadi akan semakin signifikan-lah kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional kita.
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
