“Soal Cantrang, Kita Move On”
Pertengahan Januari 2018 lalu, ribuan nelayan pengguna alat tangkap cantrang dari berbagai daearah menyerbu Istana Negara untuk meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pelarangan menggunakan alat tangkap cantrang.
Namun, demonstrasi itu berakhir dengan sejuk setelah beberapa utusan diterima Presiden Joko Widodo dan Menteri KP Susi Pudjiastuti di Istana Negara. “Kesimpulannya adalah diberikan waktu sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru tanpa ada batas waktu. Tapi jangan sampai nambah kapal,” ujar Jokowi saat mediasi dengan beberapa nelayan di Istana Jakarta, saat perundingan dengan perwakilan nelayan.
Namun demikian, secara terpisah Susi Pudjiastuti meminta agar polemik terkait cantrang tidak lagi dilanjutkan. Pasalnya, meida massa dan para pemangku kepentingan (Stakeholder) harus “Move On” dari isu tersebut serta lebih fokus mementingkan upaya pengalihan alat tangkap.
Susi pun tak menapik bahwa polemik tersebut tak terlepas dari kepentingan tertentu. Kendati demikian, dia memastikan, larangan cantrang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Permen Nomor 71 Tahun 2016 tetap akan berjalan sesuai rencana. “Kalau mereka tidak setuju, tuntut secara hukum aturan ini, bukan dengan memprovokasi sana-sini,” kata Susi dua pekan lalu di Jakarta.
Kepada media yang juga Fakta.news, di ruang rapat lantai 16, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP Jalan Batu No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, pertengahan Januari lalu, perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat 53 tahun silam ini menjelaskan dengan rinci terkait persoalan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan. Berikut kutipannya;
Sampai kapan pemerintah akan memperpanjang penggunaan cantran oleh nelayan ini?
Pada hari Rabu, 17 Januari 2018 kemarin, Istana sudah mengeluarkan Pres rilis. Kami tidak menambah dan tidak mengurangi, itu semua arahan pak Presiden dan memang itu yang telah menjadi komitmen bersama antara nelayan cantrang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di istana diarahkan langsung oleh bapak Persiden Joko Widodo. KKP akan melakukan teknis pelaksanaan pengalihan alat tangkap dengan serius dan tidak bermain-main, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama.
Adakah ketentuan khusus bagi nelayan cantrang ini selama masa pengalihan?
Selama masa pengalihan mereka masih tetap bisa melaut dengan ketentuan-ketentuan tidak keluar dari Laut Jawa, Madura. Kemudian tidak menambah kapal, harus ukur ulang semua, harus terdaftar satu per satu. Dari jumlah kemarin yang didata, kapal yang besar itu tidak lebih dari seribu kapal. Nanti data resminya kami akan rilis. Bahkan kota Tegal, Rembang, Pati, Juana, Lamongan itu semua sudah termasuk dalam komitmen ini.
Di luar wilayah itu tidak ada lagi cerita. Saya minta seluruh media, seluruh stakeholder tidak lagi bicara tentang cantrang. Karena kita sekarang menuju penyelesaian pengalihan alat tangkap cantrang. Saya tidak mau lagi bicara cantrang, kita move on.
Pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, dan makanan-minuman (mamin) dinilai sangat produktif dalam penyerapan tenaga kerja. Sebab, sektor ini mampu menyerap 60% tenaga kerja dari total angkatan ketenagakarjaan nasional dalam empat tahun terakhir. “Pada tahun 2015 jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,31%, sendangkan pada 2018 turun menjadi 6,45%,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dua pekan lalu.
Hanif menjelaskan, berdasarkan catatan Kemenaker, total jumlah penyerapan tenaga kerja baru di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak 2015-2018 mencapai 9,6 juta orang. Dimana pada sektor industri pengolahan menyerap 24,52%, retil besar, keci dan reparasi motor 11,1%, administrasi pemerintah/jaminan sosial 10,9%, konstruksi 10,88%, kegiatan jasa 7%, dan akomodasi-kuliner-rekreasi 4%.
Baca juga:
- Angka Kemiskinan Mampu Menembus Satu Digit
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
Meski angka pengangguran berada pada tren yang positif, namun Hanif mengakui bahwa capaian ini belum sepenuhnya dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, pengangguran di pedesaan masih mengalami peningkatan sekitar 0,03%. Hal ini disebabkan banyak angkatan kerja baru bekerja secara informal di sektor pertanian. Dimana pada musim panen berakhir, para angkatan kerja ini akan mengnggur lagi.
Namun demikian, Hanif mengaku optimis, karena dengan adanya program dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendes PDTT) yang didalamnya terdapat program padat karya, akan membuka peluang kesempatan kerja di pedesaan. “Jadi situasi naiknya pengangguran di desa menurut saya sifatnya tidak permanen,” imbuhnya kepada Ade Nyong dari Fakta.News.
Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, merupakan salah satu dari 9 poin agenda Nawacita. Hasilnya di era Presiden Jokowi, angka kemiskinan jadi satu digit. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggenjot Program Bantuan Sosial Pangan. Sebab, bantuan sosial dipercaya mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.
Hal ini bukan hanya basa basi belaka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2018 lalu, menunjukan angka kemiskinan di Indonesia turun drastris, bahkan telah menembus single digit, yakni 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang. “Alhamdulillah, kontribusi bantuan sosial, angka kemiskinan mampu menembus satu digit,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pekan lalu.
Baca juga:
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
- Pemekaran DOB Menunggu Putusan Presiden
Politisi Partai Golkar ini pun optimis, bahwa hingga akhir 2019, angka kemiskinan di Indonesia bisa turun hingga dibawah 9,5%. “Kalau kita tetap konsisten dan disiplin terhadap program-program yang ada di Kementerian Sosial, Insya’allah kami targetkan penurunan angka kemiskinan hingga akhir tahun 2019 nanti bisa turun menjadi 9,3 – 9,5%,” ungkapnya.
Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, pria kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini menjelaskan poin-poin apa saja yang menjadi bahan evaluasi dalam Program Bantuan Sosial Pangan sejauh ini. Berikut kutipannya.
Apa yang di evaluasi dari Kementerian Sosial bersama Dinsos seluhur Indonesia terkait penyaluran Bantuan Soasial Pangan ini?
Saya masih melihat dalam penyaluran BPNT, beberapa persoalan teknis di lapangan, harus diselesaikan di Tingkat Pusat. Baik oleh Kementerian Sosial maupun HIMBARA. Jadi rapat koordinasi ini merupakan forum untuk kita semua secara bersama-sama yang melibatkan HIMBARA, Bulog, serta Pemerintah Daerah yang khususnya Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi-evaluasi supaya program-program, terutama program transformasi dari Bantuan Beras Sejahtera atau Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa kita tuntaskan 100% pada awal tahun 2019.
Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah dari sektor ini pun terus meningkat. Bahkan, dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi kreatif berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Mulai dari pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta jasa-jasa dan industri pengolahan.
Baca juga:
- Upaya Lembaga Layanan Pemasaran-UMKM Wujudkan UMKM Naik Kelas
- Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
- Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Rampung Akhir 2019
Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sejak empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Sebut saja ditahun ditahun tahun 2017 lalu, PDB sektor ekonomi kreatif menembus Rp1.009 triliun. “Kami proyeksikan tahun 2018 dan 2019 growth-nya akan konsisten,” ungkap Wakil Kepala Bekraf, Ricky J. Pesik kepada Fakta.news.
Tak hanya berkontribusi pada PDB saja, menurut Ricky, sekrot ekonomi kreatif ini juga sangat berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. “Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif,” kata pria jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, Kamis pekan lalu di Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Jalan Erlangga II, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pria kelahirang 19 September ini berkenan membeberkan upaya Bekraf dalam mengembangkan sektor industri ekonomi kreatif dalam negeri. Berikut kutipan wawancaranya.
Bagaimana Anda melihat perkembangan dunia ekonomi kreatif saat ini dan seberapa besar potensi ekonomi kreatif di Indonesia?
Dari laporan terbaru kami, bahwa di 2017, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB itu sudah tembus Rp1.000 triliun, tepatnya Rp1.009 triliun di 2017. Jumlah tenaga kerja juga meningkat cukup signifikan. Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif. Lalu ekspor-nya sekarang sudah USD 1,5 miliar. Dan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, itu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Jadi sangat menjanjikan dan kami proyeksikan memang tahun 2018 dan 2019 itu growth-nya akan konsisten. Jadi akan semakin signifikan-lah kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional kita.
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
