“Kami Pemerintah Tak Akan Membiarkan Penyelenggara Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 Kesulitan”
Bantuan apa saja yang diberikan Pemerintah dalam hal ini Kemendagri?
Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk bantuan dan fasilitasi sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 434 ayat (2) itu adalah, Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwascam dan PPS; Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwascam dan PPS.
Pelaksanaan Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu; Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu; Menjamin kelancaran transportasi pengiriman logistik; Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu; Dukungan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu.
Terkait dngan pelaksanaan sosialisasi, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah gencar melaksanakan monitoring dan pemantauan dalam setiap tahapan pilkada maupun pemilu, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan, konsolidasi keamanan dan ketertiban dalam menciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu serta melaksanakan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.
Bagaimana prediksi pemerintah pada Pemilu 2019 ini?
Saya kira Pemilu 2019 ini menjadi pemilu yang menarik. Karena pertama kalinya negara ini melaksanakan Pemilu serentak sejak tahun 1955 silam kita melakukan Pemilu. Biasanya, kita dua kali ke tempat pemungutan suara (TPS), yakni memilih legislatif dulu, kemudian baru memilih presiden. Nah, di tahun 2019 ini, berdasarkan UU yang baru dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa pemilu tersebut dilaksanakan secara bersamaan.
Jadi, di TPS akan ada lima kotak suara, dimana masing-masing kotak suara tersebut untuk suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tentunya, ini juga merupakan pembelajaran bagi masyarakat. Tapi, ini adalah bagian dari cara pemerintah untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidential. Kemudian juga terjadi efisiensi, karena kalau terjadi pemilihan dua tahap, yakni Pilpres dan Pileg, maka kita harus membayar penyelengagra dua kali, terutama penyelenggara ad hoc itu.
Kemudian, ketegangan-ketegangan sosial juga bisa kita kurangi, dan yang lebih penting lagi adalah harapannya karena ini bersamaan, diharapkan mempunyai dampak ikutan, yaitu presiden terpilih itu diharapkan pada waktu yang sama juga mendapatkan dukungan parlemen yang kuat. Contohnya, ketiak seseorang terpilih menjadi presiden, karena itu serentak secara teoritik, kemungkinannya juga partai-partai yang mengusung presiden itu juga akan menguasai parlemen minimal 50 % + 1, dan bahkan bisa lebih dari itu.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
