“Kami Pemerintah Tak Akan Membiarkan Penyelenggara Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 Kesulitan”
Baru-baru ini dalam adjudikasi KPU sudah 4 kali kalah, bagaimana prediksi pemerintah?
Adjukasi merupakan salah satu penguatan dari fungsi Bawaslu sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ini merupakan salah satu bagian dari jalur penegakan hukum yang ada terkait dengan sengketa Pemilu. Pihak yang bersengketa sebelum melewati adjudikasi terlebih dahulu dilakukan mediasi apabila terdapat pihak yang tidak puas, kemudian dilakukan adjudikasi. Apabila dalam proses adjudikasi masih terdapat pihak yang belum puas kemudian pihak tersebut dapat melakukan gugatan ke PTUN yang hasil keputusan dari PTUN bersifat final dan mengikat.
Dengan meningkatnya jumlah parpol baru yang menjadi peserta pemilu 2019 dan terdapat partai politik peserta pemilu 2014 yang tidak lolos verifikasi oleh KPU, proses adjudikasi merupakan hal yang wajar terjadi melihat dinamika politik yang terjadi.
Banyaknya peserta baru apakah pilpres/pemilu besok akan seru? Bagaimana prediksi pemerintah?
Pemerintah pusat telah menyiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sebagaimana amanat dari Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemilu dan pilpres serentak di tahun 2019. Regulasi yang disusun oleh pemerintah dan DPR memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi setiap partai politik peserta pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan metode konversi suara saint lague murni memberikan kesempatan yang sama bagi partai untuk mendulang suara dan kursi di DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota. Namun kembali lagi, masyarakatlah yang memiliki daulat untuk menilai dan memilih partai serta wakil rakyat yang sesuai dengan visi misi yang diembannya.
Seperti apa target pemerintah sendiri terkait partisipasi pemilu dan pilpres 2019 nanti?
Target Nasional partisipasi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 oleh KPU sebesar 77,5% naik sebesar 2,5% dari target partisipasi nasional pilkada serentak pada 2017. Kalau kami di pemerintah itu, lebih banyak lebih bagus, bahkan kalau perlu menembus 80 %.
Nah, partisipasi itu sendiri bukan sekedar angka-angka, melainkan kualitas. Ini menjadi tantangan kami, karena antar daerah di Indonesia, disparitas kesenjangan SDM dalam politik itu masih dipengaruhi kultur setempat dan sistem sosial setempat.
Mungkin, di wilayah-wilayah tertentu yang jauh dari Jakarta, justru sangat cerdas dia dalam politik. Tapi orang yang dekat dari Jakarta sekalipun belum tentu lebih cerdas dalam berpolitik. Maka, disitulah pentingnya pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini adalah sebuah pekerjaan besar,karena mengubah cara pandang masyarakat tentang apa itu makna pemilu terhadap dirinya, lingkungannya, dan keberlangsungan bangsa ini dan dimana posisi tanggungjawabnya sebagai bagian dari bangsa ini.
Ong
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
