“Kami Pemerintah Tak Akan Membiarkan Penyelenggara Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 Kesulitan”
Sebentar lagi kita akan memasuki pilkada serentak 2018. Ada yang mengatakan bahwa pilkada serentak 2018 merupakan pemanasan dan punya pengaruh besar terhadap Pilpres 2019. Bagaimana tanggapan anda?
Sebenarnya ini bukan direncanakan sebagai pemanasan sebenarnya. Kebetulan saja jadwal pilkada serentak yang ke III ini berlangsung di 2018. Itu sudah di atur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tahap pertama itu 2015 yang dilakukan di 299 daerah, 2017 101 daerah, dan 2018 ini 171 daerah. Karena ini irisan waktunya tidak terlalu jauh dengan Pemilu dan Pilpres, makanya selalu dihubung-hubungkan kesana. Sebenarnya tidak direncanakan untuk itu.
Oleh karena itu, penyelenggara hari ini memang kerja ekstra keras. Karena dia harus mengerjakan dua aktifitas pada waktu yang sama. Khusunya di 171 daerah, kalau di daerah lain tidak ada persoalan yang 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota itu dia beririsan mengerjakan dua hal, yaitu Pileg, dan Pilpres. Kalau di Pusat pasti dia akan mengerjakan semua.
Tentu, kami pemerintah tidak akan membiarkan penyelenggara tersebut kesulitan. Pemerintah, sesuai dengan rambu-rambu hukum yang tersedia akan memberi pengawalan-pengawalan dan memberikan dukungan apapun yang dibutuhkan para penyelenggara pemilu sehingga dia beisa melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab yang diatur dalam konstitusi kita.
Menurut anda, dinamika apa saja yang akan dimainkan di Pilkada serentak 2018 ini?
Saya kira karena ini bukan sesuatu yang baru lagi bagi kita, pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 sudah pernah mengalami. Kalau saya malah dinamika biasa-biasa saja. Jadi masyarakat sudah mengalami proses ini, tidak seperti pertama kali melakukan ini, ada terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena perbedaan pilihan, masyarakat kami sudah mengalami proses-proses itu, bahkan sudah mengalami pada tingkat yang paling ekstrim. Dulu perbedaan-perbedaan itu diaktualisasi dalam bentuk kekerasan malah.
Tapi perkembangan demokrasi masyarakat kita sudah semakin matang. Untuk itu, kami meyakini bahwa ketegangan-ketegangan sosial itu tidak terlalu signifikan. Paling yang akan ramai itu di medianya saja.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
