Drama Pencalonan Presiden Indonesia 2019-2024
Masalahnya, siapakah parta-partai yang akan bersedia mencukupkan suara agar dapat mencalonkan Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2019-2024?
Kita maklum, ‘mesin‘ partai PDIP dalam Pilkada serentak 2018 yang baru berlangsung kemarin, ternyata tak mampu bekerja dengan baik. Penampilan partai yang sempat diharapkan berbagai pihak mampu mengawal Reformasi 1998 tersebut, semakin jauh dari memuaskan. Calon-calon Kepala Daerah yang diajukannya — terutama pada propinsi-propinsi di Jawa yang meyumbang angka pemlih Nasional terbesar — justru tak berhasil meraih suara dan kalah bersaing. Kecuali Jawa Tengah.
Rekam jejak partai yang selama ini cenderung menyodorkan calon yang sesuai ‘selera Ketua Umum‘ tapi kurang menghiraukan aspirasi warga pemilih itu, sudah terlihat saat proses bertele-tele untuk mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Juga saat mengusung Ahok menjadi calon Gubernur DKI 2017-2022. Begitu pula ketika menetapkan Djarot sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, Puti di Jawa Timur, maupun Anton di Jawa Barat kemarin. Hal-hal seperti itu berpeluang menimbulkan suasana tak nyaman bagi partai politik lain yang diajak mendampingi untuk mencukupkan kuota mereka, agar dapat mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 nanti.
Kinerja mesin partai dalam Pilkada serentak 2018 tersebut, tentu saja mempersempit keleluasaan PDIP untuk mencalonkan sosok yang akan mendampingi Joko Widodo nanti. Partai-partai lain yang diajak untuk melengkapi kuota suara yang dibutuhkan, kemungkinan besar lebih percaya diri mengajukan calonnya sendiri. Apalagi mereka yang berhasil menempatkan calon kepala daerah yang kemudian terpilih pada pilkada kemarin. Maka tarik-menarik akan berlangsung sengit, dan kemungkinan besar akan mewarnai negosiasi mereka dalam proses pencalonan Joko Widodo nanti.
Siapakah calon Wakil Presiden yang diminta Nasdem atau Hanura — meski sejak beberapa waktu lalu telah menyatakan tekadnya — untuk mencalonkan Joko Widodo kembali?
Bagaimana pula dengan PKB, PAN, dan lain-lain?
Diantara mereka mungkin ada yang bernafsu mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri. Bukan hanya tak merasa perlu bergandeng tangan dengan PDIP. Tapi justru menantangnya secara berhadap-hadapan.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
