Drama Pencalonan Presiden Indonesia 2019-2024
Pilihan terbaik terhadap wakil yang akan dipasangkan dengan Joko Widodo, mungkin pada mereka yang berasal dari kalangan tentara. Tentunya bukan berasal dari mereka yang masih aktif. Sebab kita bukan ingin mengulang pengalaman buruk ‘dwi fungsi‘ di masa Orde Baru.
TNI yang telah purna tugas tentunya memliki status dan kedudukan yang sama dengan masyarakat sipil yang lain. Sementara itu, kita pun telah memaklumi jika proses reformasi yang paling berhasil sejak digulirkan tahun 1998 lalu, adalah yang berlangsung di lingkungan TNI. Meskipun belum sempurna, mereka relatif sukses melaksanakan sebagian hal penting yang diamanahkan. Proses kembali ke barak, penghapusan dwi fungsi yang sebenarnya, dan peniadaan berbagai peran dan kegiatan sipil yang sebelumnya aktif melibatkan mereka — terutama dalam berbagai aktifitas usaha strategis — relatif berhasil mereka tunaikan.
Hal yang mungkin masih mengganjal hanya pada proses peradilan pidana yang melibatkan oknum maupun oganisasi tentara yang masih aktif. Dalam hal itu, mereka masih berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam proses penegakan hukumnya. Yakni melalui sistem peradilan Militer. Bukan Pengadilan Umum sebagaimana masyarakat sipil.
Mengapa calon wakil Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024 dari kalangan yang pernah mengabdi di militer adalah yang terbaik?
PERTAMA, Jokowi membutuhkan ‘chief executive officer‘ untuk merevolusi manajemen birokrasi pemerintahan kita yang ‘acak kadut‘ itu. Sejarah telah membuktikan disiplin dan ketertiban militer dalam pengembangan organisasinya — termasuk ketika menjalankan agenda amanah reformasi di tubuh mereka — berjalan paling baik dibanding yang lain. Termasuk dalam pengelolaan bakat, kapasitas, dan kemampuan sumberdaya manusianya.
KEDUA, Indonesia perlu fokus sekaligus leluasa memanfaatkan momentum pengembangan keunggulan kompetitif maupun komparatifnya agar dapat bangkit hingga bersanding sejajar dengan negara-negara maju lain. Era ketergantungan pada sumberdaya alam sudah berakhir sehingga pengembangan industri berbasis nilai tambah adalah segala-galanya. Memastikan para Menteri Kabinet di bidang terkait dapat bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, dan tidak tergoda ataupun terjebak pada kegenitan politik yang acap menyesatkan, adalah hal yang perlu dipastikan pengawalannya. Periode 2019-2024 merupakan masa yang sangat kritis untuk memastikan profil demografi Indonesia betul sebagai bonus. Bukan sebaliknya, sebagai malapetaka karena kita tak menyediakan ruang yang dilengkapi suprastruktur memadai.
KETIGA, pemberantasan korupsi yang menjadi tekad utama ketika Gerakan Reformasi bergulir tahun 1998 lalu, perlu mendapat penguatan significant. Berbagai upaya pelemahan maupun pengacauanterhadap KPK yang tak jemu untuk mencoba hingga hari ini, harus dikawal penuh, hati-hati, dan ekstra keras. Termasuk melanjutkan reformasi di institusi-institusi penegak hukum Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian yang masih banyak menyisakan kekecewaan. Perjalanan 20 tahun sejak 1998 sesungguhnya lebih dari cukup untuk menghadirkan profesionalisme dan integritas yang jauh lebih baik dan membanggakan pada ketiga institusi tersebut. Wakil Presiden dari kalangan militer ditengarai memiliki kapasitas mumpuni melakukannya. Termasuk juga untuk memerangi musuh-musuh — maupun oknum-oknum yang kerap berusaha menelikung — persatuan dan kesatuan bangsa kita.
Di atas semua itu, Joko Widodo sesungguhnya telah menunjukkan hasil memuaskan terhadap sejumlah ‘uji-coba‘ yang pernah dilakukan. Sepanjang masa pemerintahannya sejak 2014 hingga kini, Presiden Joko Widodo berulang kali melibatkan peran serta TNI terhadap sejumlah kerja besar dan stategisnya. Mulai dari pembukaan dan pencetakan sawah, pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil bahkan terisolasi, hingga pembersihan sungai Citarum yang sebelumnya sempat heboh karena sangat tercemar. Fakta bahwa saat ini sungai yang membelah propinsi Jawa Barat itu, telah mencapai keberhasilan yang luar biasa, tak bisa dilepaskan tanpa peran serta langsung dari kalangan militer yang dilibatkan di sana. Semua itu mereka lakukan tanpa harus mengambil alih fungsi-fungsi sipil dari lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di sana. Bahkan mereka mampu menggerakkan partisipasi dan dukungan aktif masyarakat setempat.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
