Drama Pencalonan Presiden Indonesia 2019-2024
Banyak pendapat yang berkembang paska Pilkada serentak kemarin. Disinyalir posisi tawar antara Jokowi dan PDIP yang sekarang, telah berkebalikan. Kekalahan telak calon-calon kepala daerah yang diusung PDIP pada kantong-kantong suara strategis Nasional kemarin, menandakan potensi ketergantungan partai berlambang banteng dengan moncong putih itu terhadap sosok Jokowi, jauh lebih besar dibanding sebaliknya.
Jadi, siapakah yang layak dipasangkan PDIP bersama partai lain yang bersedia melengkapi suaranya, untuk menjadi calon Presiden-Wakil Presiden RI 2019-2024?
Menurut saya, sosok wakil yang berangkat dari latar belakang Kepolisian adalah sebuah kekeliruan terbesar. Sejak dipisahkan dari ketiga angkatan bersenjata kita — Darat, Laut, dan Udara yang kemudian menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) — masih terlalu banyak agenda reformasi yang belum berproses dengan baik dan semestinya di tubuh lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pelayanan ketertiban masyarakat itu.
Selain berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ditengarai masih subur, banyak pula rekam jejak kinerja institusinya yang memancing kekecewaan publik. Mulai dari ‘perseteruan kambuhan‘ mereka dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang hingga kini tetap menjadi lembaga primadona masyarakatdalam upaya memerangi korupsi. Hingga kemampuan kepolisian dalam menuntaskan berbagai kasus yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan — pejabat KPK yang memulai karirnya justru sebagai anggota korps Bhayangkara — adalah salah satunya.
Jika keberadaan PDIP sebagai partai pengusung calon kepala daerah pada sejumlah propinsi utama di Jawa dan Sumatera kemarin, terbukti tak mampu mendongkrak suara, maka penempatan sosok wakil untuk mendampingi calon Presiden yang berlatar belakang Kepolisian, saya duga, justru akan menggerus potensi suara yang bersedia memilih mereka. Tak lain karena citra negatif yang berkembang terkait keberadaan maupun kinerja korps Bhayangkara tersebut, diduga jauh lebih besar dibanding hal-hal positif yang pernah dan telah diraihnya.
Paling tidak, sebagian mereka yang dari masa ke masa selalu dilanda kekhawatiran soal upaya pelemahan sistematis terhadap eksistensi lembaga KPK, sangat mungkin mulai berfikir ulang soal manfaat jangka panjang dari kesetiaan dirinya, untuk tetap membela dan memilih Joko Widodo. Bagaimanapun, masa tugas tersisa yang masih mungkin dilakoninya — jika terpilih — hanya tinggal 5 tahun lagi. Setelah itu, siapa pun yang sekarang terpilih bersama Jokowi dan menempati posisi Wakil Presiden, berpeluang untuk diajukan sebagai calon Presiden berikutnya.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
